LAPORAN PELAKSANAAN TARGET B06

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH


 

LAPORAN PELAKSANAAN TARGET B06
LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI YAN SSB
PROGRAM QUICK WINS KE 8 PELAYANAN BERSIH DARI PERCALOAN
POLRES KARANGANYAR TAHUN 2019

 

I.   PENDAHULUAN
1.  Latar belakang
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap bangsa bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut hendaknya dipahami dan menjadi komitmen seluruh komponen bangsa yang secara sinergi sesuai peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk memwujudkannya.

Untuk mencapai tujuan nasional, pemerintah telah menetapkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005 – 2025 yang selanjutnya dijabarkan dan dilaksanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) setiap lima tahun serta Rencana Pembangunan Tahunan. Salah satu sasarannya adalah meningkatnya profesionalisme aparatuir negara termasuk Polri untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan NAWA CITA diatas, peran dan fungsi Polri sebagai tindak lanjut dari agenda strategis tersebut Pemerintah telah menetapkan Quick Wins yang harus dicapai Polri, sebagai berikut :

  1. Penertiban dan penegakan hukum bagi organisaasi radikal dan anti Pancasila;
  2. Penanggulangan terorisme;
  3. Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme;
  4. Pembentukan dan pengaktifan Satgas Ops kontra radikal dan radikalisasi (ISIS);
  5. Pemberlakuan rekruitmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri;
  6. Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik;
  7. Pembentukan Tim Internal Anti Korupsi;
  8. Crash program pelayanan masyarakat “pelayanan bersih dari percaloan”.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah tersebut, Polri telah menyusun Rencana Aksi Quick Wins pada Resntra Polri Tahun 2015-2019 yang dilaksanakan oleh fungsi terkait pada Satker Mabes Polri dan Polda. Rencana aksi dan implementasinya tersebut telah dibahas dalam Rapim Polri Tahun 2015 pada tanggal 4-5 Maret 2015 lalu.

Rapim Polri tahun 2015 merupakan evaluasi pelaksanaan tahapan Grand Strategi Polri Tahap I “Trus Building” dan Tahap II “partnership Building”. Keberhasilan dan permasalahan dalam pelaksanaan kedua tahapan tersebut, akan dijadikan sebagai pedoman dan pembelajaran untuk menentukan kebijakan Pelaksanaan Grand Strategi Polri Tahap III “Strive for Excellent”. Pada Tahap III mengamanatkan Polri dapat mewujudkan harapan masyarakat, yaitu Polri yang dapat dipercaya, memberikan pelayanan prima, zero complain, menjadikan Polri unggul dan menjadi simbol persahabatan. Strive for Exellent yang merupakan tahapan terakhir dari Grand Strategi Polri ini merupakan muara dari keseluruhan langkah strategi Polri.

Implementasi Strive for Exellent adalah menjadikan Polri yang unggul dalam bidang SDM, administrasi, operasional dan mampu memberikan pelayanan prima kepolisian. Untuk mencapai pelayanan prima kepolisian seperti yang diamanatkan oleh Tahap III ini, adalah terwujudnya pelayanan kepolisian yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Perubahan mindset dan culture set merupakan penjabaran dalam revolusi mental.

Semangat revolusi mental yang diusung oleh pemerintah kita saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah Polri harus mampu menjadi ikon perubahan serta unggul dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial melalui pelayanan-pelayanan kepolisian yang prima. Revolusi mental ini dijabarkan dalam bidang kepemimpinan, bidang administrasi, bidang operasional dan bidang capacity building yang menunjukkan Polri yang profesional, cerdas, bermoral dan modern. Oleh karena itu, Rapim Polri 2015 memilih tema “Polisi Profesional, Penggerak Revolusi Mental”.

Keberadaan Polri dalam masyarakat adalah sebagai pelindung, pengayom, pelayan dan penegak hukum untuk mengamankan dan memberikan rasa aman bagi warga masyarakat sehingga mereka dapat melakukan segala aktifitasnya dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Tugas Polisi adalah untuk memanusiakan manusia, mengangkat harkat dan martabat. Polisi menyelenggarakan tugasnya melalui pemolisian. Pemolisian yang selama ini dikembangkan oleh Polri adalah pemolisian yang proaktif, problem solving, mengutamakan pencegahan dan membangun kemitraan serta berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Polri sebagai penggerak revolusi mental diharapkan dapat menginspirasi, memberitahu hal yang baru, baik dan benar sehingga dapat mendorong orang berbuat baik. Jalan untuk revolusi dapat melalui bidang pendidikan, pelayanan prima serta penegakan hukum. Tugas Polri ke depan sangat mulia sekaligus sangat berat sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Salah satu pilar dari institusi Polri adalah Polisi Lalu lintas. Sebagai bagian dari organisasi Polri, Polisi Lalu lintas juga mempunyai beban untuk mengimplementasikan Grand Strategi Polri guna mewujudkan citra positif Polri.

Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.Salah satu Program Qick Wins yang dilaksanakan oleh fungsi Lalu Lintas adalah Program Quick wins ke-8 tentang “ Crash Program Pelayanan Bersih dari Percaloan”, Program ini  bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang berlandaskan asas transparan, akuntabel, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan serta kenyamanan.

2.  Dasar

    1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat(1) huruf b dan Pasal 15 ayat (2) huruf c;
    2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    3. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
    4. Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
    5. Peraturan kapolri Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Ijin mengemudi.
    6. Surat Telegram Kapolda Jateng Nomor : ST / 1272 / V /1./ 2019, tanggal 21 Mei 2019 tentang Mengimplementasikan program rencana aksi Quick Wins ” Crash Program Pelayanan bersih dari percaloan” Tahun 2019 bidang Lalu lintas agar melaporkan pencapaian target B-03 tahun 2019.
  1.  

3.  Maksud dan Tujuan.
Maksud dibuatnya laporan pelaksanaan penerapan indeks kepuasan masyarakat (pertanyaan) di pelayanan Satpas, Samsat, dan BPKB ini adalah agar dapat mendukung pelaksanaan Quick Wins Renstra Polri Tahun 2015-2019 khususnya Program Quick Wins ke-8 tentang “Crash Program Pelayanan Bersih dari Percaloan”.

Bahwa untuk pelaksanaan penerapan indeks kepuasan masyarakat (pertanyaan) serta rekap di pelayanan Satpas, Samsat, dan BPKB guna pelaksanaan tugas petugas di pelayanan Fungsi Lalu Lintas sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas administrasi para petugas.

Tujuan dibuatnya laporan pelaksanaan penerapan indeks kepuasan masyarakat (pertanyaan) serta rekap di pelayanan Satpas, Samsat, dan BPKB ini sebagai bahan pertimbangan pimpinan Polri dalam  pelaksanaan penerapan indeks kepuasan masyarakat (pertanyaan) dari bulan april – juni 2019 di pelayanan SSB dalam Program Quick Wins ke-8 tentang “Crash Program Pelayanan Bersih dari Percaloan”. Sehingga perlu dilakukan evaluasi secara bertahap atas hasil-hasil yang telah dicapai.Dengan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program Quick Wins di harapkan keberhasilan kwalitas kinerja dapat terukur.

4.  Ruang lingkup
Ruang lingkup laporan pelaksanaan penerapan indeks kepuasan masyarakat (pertanyaan) serta rekap dari bulan april – Mei 2019 di pelayanan Satpas, Samsat, dan BPKB dalam Program Quick Wins ke-8 tentang “Crash Program Pelayanan Bersih dari Percaloan” Satlantas Polres Karanganyar mencakup dan memperjelas pemahaman serta meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat melalui transparansi dan pelayanan yang bebas dari percaloan dalam penerbitan pelayanan Surat Izin Mengemudi.

5. Tempat dan waktu
Pelaksanaan penerapan indeks kepuasan masyarakat (pertanyaan) di pelayanan Satpas, Samsat, dan BPKB ini sebagai bahan pertimbangan pimpinan Polri dalam  Pelaksanaan standar pelayanan Satpas dalam Program Quick Wins ke-8 tentang “Crash Program Pelayanan Bersih dari Percaloan”dilaksanakan pada  bulan april sampai dengan juni tahun 2019 di Satuan Lalu Lintas Polres Karanganyar sehingga hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat dalam waktu segera untuk percepatan/peningkatan keberhasilan kinerja Polri dalam rangka mewujudkan citra pelayanan kepada masyarakat secara baik, cepat, tepat, transparan akuntabel dan professional dalam melaksanakan tugas yang meliputi penerbitan Surat Izin Mengemudi ( SIM ) baik baru maupun perpanjangan.

II.  PELAKSANAAN

Laporan disusun berdasarkan pelaksanaan penerapan indeks kepuasan masyarakat (pertanyaan)  dari Bulan april sampai dengan bulan juni 2019 di pelayanan Satpas, Satlantas Polres Karanganyar .

III.  PENUTUP

Demikian pelaksanaan penerapan indeks kepuasan masyarakat (pertanyaan) serta rekap dari Bulan april sampai juni 2019 di pelayanan Satpas, Samsat, dan BPKB dalam Program Quick Wins ke-8 tentang “Crash Program Pelayanan Bersih dari Percaloan” Satlantas Polres Karanganyar ini dibuat untuk dapat dilakukan kajian guna pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut.